Kamis, 13 Desember 2012
Senin, 10 Desember 2012
UTS Phi FH semester 1
1.
Pertanyaan : Selain Norma Hukum,
terdapat pula norma-norma lainnya. Jelaskan mengapa Norma Hukum masih tetap diperlukan meskipun telah
ada norma-norma lain !
Jawab : Norma Hukum
adalah Norma yang mengatur kehidupan sosial masyarakat yang berasal dari kitab
undang-undang Hukum yang berlaku di Negara tertentu dengan tujuan untuk
menciptakaan kondisi negar yang aman serta memilikk sifat memaksa. Jadi Norma
Hukum teetap diperlukan meskipun ada norma-norma lainnya karena norma Hukum itu
berlaku Universal di suatu Negara dan memilik sifat memaksa, tidak seperti
nrma-norma lain yang hanya berlakku di suatu daerah serta tidk memiliki
ketegasan.
2. Pertanyaan :
Seseorang menggunakan hak tidak sesuai dengan tujuan untuk apa hak itu diberikan,
hingga menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka orang tersebut telah
melakukan penyalahgunaan hak(Misbruk van Recht). Contoh kasus Arrest Cerobong
Asap Palsu. Berkaitan dengan hal tersebut, jelaskan pendapat Saudara dan buat
contoh kasus !
Jawab :
Pelanggaran hak akan terjaadi saat seseorang atau 2 individu yang menggunakan
hak mereka namun saling bertentangan dan mengganggu satu sama lain.
Contoh kasus ; Seorang pengamen waria
yang suka mangkal di perempatan, mereka memiliki hak untuk mencari uang dengan
cara menjadi pengamen waria tetapi secara tidak langsung mereka telah
mengganggu atau melanggar hak seseorang pengguna jalan raya yang memiliki hak
untuk merasa nyaman dalam berkendaraan, sehingga terjadi pelanggaan hak.
3. Pertanyaan : Pencuri motor berkuasa atas motor
curian itu, tetapi dia tidak berhak atas hak kepemilikan motor tersebut.
Jelaskan konsekuensi pernyataan tersebut !
Jawab : Pencuri motor berkuasa atas motor curian itu,
tetapi dia tidak berhak atas hak kepemilikan motor tersebut, adalah sebuah
pernyataan yang di ungkapkan Van Apoldorn yang membuktikan bahwa hukum adalah
kekuasaan tetapi kekuasaan bukan hukum artinya
tidak berarti kalau hukum dan kekuasaan adalah dua hal yang memiliki tujuan
untuk hal satu yang sama.
4. Pertanyaan : Kepastian Hukum adalah suatu
pegangan pasti bagi setiap orang, dengan adanya rumusan yang tegas dalam suatu
ketentuan tertulis didasarkan pada kaidah dan ajaran-ajaran Hukum Normatif
untuk melaksanakan ketertiban dalam masyarakat. Buat analisis terhadap
pernyataan di atas. !
Jawab :
Hukum Normatif adalah hukum atau ajaran
yang di pegang oleh masyarakat dengan tujuan untuk melakasanakan ketertiban
dalam masyarakat dalam arti lain jika kita ingin menciptakan suatu ketertiban
maka kita harus paham atau tau tentang Hukum Normatif atau keadaan tersebut
biasa disebut kepastian Hukum.
5. Pertanyaan
: Jelaskan :
a. Sumber
Hukum Formil dan Sumber Hukum Materil
b. Keadilan
c.
Hukum dan Perilaku
Jawab :
a. Sumber
Hukum dalam arti Formal, yaitu bentuk atau kenyataan dimana kita dapat
menemukan hukum yang berlaku. Jadi karena bentuknya itulah yang menyebabkan
hukum berlaku umum diketahui dan ditaati. Adapun yang termasuk Hukum dalam arti
formal adalah :
1)
Undang-undang
2)
Kebiasaan atau hukum tak tertulis
3)
Yurisprudensi
4)
Traktat
5)
Doktrin.
Sedangkan
Sumber Hukum Materil yaitu, suatu keyakinan atau perasaan hukum individu dan
umum yang menentukan isi hukum atau
faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan hukum.
b. Keadilan
adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengeni sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian
besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls,
filsuf Amerika Serikat yang di anggap salah satu filsuf politik terkemuka abad
ke-20, menyatakan bahwa “ Keadilan adalah kelebihan (virtue)pertama dari
institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada system pemikiran”.
c. Hukum
yang muncul di saat itu yang berupa perilaku-perilaku yang baik dan buruk
disaat itu bias diperlihatkan dengan kehidupan sehari-hari yang dimana setiap
perilaku kehidupan nini sangatlah penting sekali.
Minggu, 09 Desember 2012
Sabtu, 08 Desember 2012
TATA HUKUM
TATA HUKUM PENGERTIAN TATA HUKUM Recht Orde, diterjemahkan sebagai susunan
hukum. Susunan hukum dimaksudkan sebagai penempatan aturan-aturan hukum dengan
baik dan tertib, sehingga dengan mudah diketahui dan digunakan untuk
menyelesaikan sengketa
Sejarah tata hukum indonessia.
1.
Masa Vereenigde Oostindische Compagnie (1602-1799)
Pada
masa ini bermula dari hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah Belanda
kepada VOC berupa hak octrooi (meliputi monopoli pelayaran dan perdagangan,
mengumumkan perang, mengadakan perdamaian dan mencetak uang). Akhirnya Gubernur
Jenderal Pieter Both diberi wewenang untuk membuat peraturan guna menyelesaikan
masalah dalam lingkungan pegawai VOC hingga memutuskan perkara perdata dan
pidana. Kumpulan peraturan pertama kali dilakukan pada tahun 1642, Kumpulan ini
diberi nama Statuta Batavia. Pada tahun 1766 dihasilkan kumpulan ke-2 diberi
nama Statuta Bara. Kekuasaan VOC berakhir pada 31 Desember 1799.
2.
Masa Besluiten Regerings (1844-1855)
Tata hukum Hindia Belanda terdiri dari :
Tata hukum Hindia Belanda terdiri dari :
1.
Peraturan-peraturan tertulis yang dikodifikasikan.
2. Peraturan-pertauran tertulis yang tidak dikodifikasikan.
3. Peraturan-peraturan tidak tertulis (hukum adat) yang khusus berlaku bagi golongan Eropa.
Pada masa ini, raja mempunyai kekuasaan mutlak dan tertinggi atas daerah-daerah jajahan termasuk kekuasaan mutlak terhadap harta milik negara bagian yang lain. Kekuasaan mutlak raja itu diterapkan pula dalam membuat dan mengeluarkan peraturan yang berlaku umum dengan nama Algemene Verordening (Peraturan pusat). Ada 2 macam keputusan raja :
1. Ketetapan raja sebagai tindakan eksekutif disebut Besluit. Seperti ketetapan pengangkatan Gubernur Jenderal.
2. Ketetapan raja sebagai tindakan legislatif disebut Algemene Verodening atau Algemene Maatregel van Bestuur (AMVB).
Pada masa ini pula dimulai penerapan politik agraria yang disebut dengan kerja paksa oleh Gubernur Jenderal Du Bus De Gisignes. Pada tahun 1830 Pemerintah Belanda berhasil mengkodifikasikan hukum perdata yang diundangkan pada tanggal 1 Oktober 1838.
2. Peraturan-pertauran tertulis yang tidak dikodifikasikan.
3. Peraturan-peraturan tidak tertulis (hukum adat) yang khusus berlaku bagi golongan Eropa.
Pada masa ini, raja mempunyai kekuasaan mutlak dan tertinggi atas daerah-daerah jajahan termasuk kekuasaan mutlak terhadap harta milik negara bagian yang lain. Kekuasaan mutlak raja itu diterapkan pula dalam membuat dan mengeluarkan peraturan yang berlaku umum dengan nama Algemene Verordening (Peraturan pusat). Ada 2 macam keputusan raja :
1. Ketetapan raja sebagai tindakan eksekutif disebut Besluit. Seperti ketetapan pengangkatan Gubernur Jenderal.
2. Ketetapan raja sebagai tindakan legislatif disebut Algemene Verodening atau Algemene Maatregel van Bestuur (AMVB).
Pada masa ini pula dimulai penerapan politik agraria yang disebut dengan kerja paksa oleh Gubernur Jenderal Du Bus De Gisignes. Pada tahun 1830 Pemerintah Belanda berhasil mengkodifikasikan hukum perdata yang diundangkan pada tanggal 1 Oktober 1838.
3.
Masa Regerings Reglement/RR (1855-1926 Berhasil diundangkan :
1. Kitab Hukum pidana untuk golongan Eropa melalui S.1866:55.
2. Algemene Politie Strafreglement sebagai tambahan Kitab Hukum Pidana untuk Golongan Eropa.
3. Kitab Hukum Pidana orang bukan Eropa melalui S.1872:85.
4. Politie Strafreglement bagi orang bukan Eropa.
5. Wetboek Van Strafrecht yang berlaku bagi semua golongan penduduk melalui S.1915:732 mulai berlaku 1 Januari 1918.
4. Masa Indische Straatsregeling (1926-1942)
Pada masa ini berdasarkan pasal 163 IS penduduk dibagi menjadi 3 Golongan menjadi :
1. Golongan Eropa – Hukum Eropa
2. Golongan Timur Asing – Sebagian Hukum Eropa dan sebagian Hukum Adat.
3. Golongan Pribumi – Hukum Adat. Tujuan pembagian golongan ini adalah untuk menentukan sistem hukum mana yang berlaku bagi masing-masing golongan berdasarkan pasal 131 IS. Untuk hukum acara digunakan Reglement op de Burgelijk Rechtsvordering dan Reglement op de Strafvordering untuk Jawa dan Madura.
Susunan Peradilannya :
•Residentiegerecht
1. Kitab Hukum pidana untuk golongan Eropa melalui S.1866:55.
2. Algemene Politie Strafreglement sebagai tambahan Kitab Hukum Pidana untuk Golongan Eropa.
3. Kitab Hukum Pidana orang bukan Eropa melalui S.1872:85.
4. Politie Strafreglement bagi orang bukan Eropa.
5. Wetboek Van Strafrecht yang berlaku bagi semua golongan penduduk melalui S.1915:732 mulai berlaku 1 Januari 1918.
4. Masa Indische Straatsregeling (1926-1942)
Pada masa ini berdasarkan pasal 163 IS penduduk dibagi menjadi 3 Golongan menjadi :
1. Golongan Eropa – Hukum Eropa
2. Golongan Timur Asing – Sebagian Hukum Eropa dan sebagian Hukum Adat.
3. Golongan Pribumi – Hukum Adat. Tujuan pembagian golongan ini adalah untuk menentukan sistem hukum mana yang berlaku bagi masing-masing golongan berdasarkan pasal 131 IS. Untuk hukum acara digunakan Reglement op de Burgelijk Rechtsvordering dan Reglement op de Strafvordering untuk Jawa dan Madura.
Susunan Peradilannya :
•Residentiegerecht
•
Ruud van Justitie
•
Hooggerechtshoj
Untuk
yang diluar Jawa dan Madura diatur dalam Recht Reglement Brugengewesten
berdasarkan S.1927:227. Hukum acara yang berlaku bagi masing-masing golongan,
susunan peradilannya adalah sebagai berikut :
• Pengadilan Swapraja
• Pengadilan Swapraja
•
Pengadilan Agama
•
Pengadilan Militer
Untuk
golongan Pribumi berlaku hukum adat dalam bentuk tidak tertulis tetapi dapat
diganti dengan ordonansi yang dikeluarkan Pemerintah Belanda berdasarkan pasal
131 (6) IS.
5. Masa Jepang (Osamu Seirei)
Pada masa penjajahan Jepang daerah Hindia dibagi menjadi Indonesia Timur (dibawah kekuasaan AL jepang berkedudukan di Makassar) dan Indonesia Barat (dibawah kekuasaan AD Jepang yang berkedudukan di Jakarta). Peraturan-peraturan yang digunakan untuk mengatur pemerintahan dibuat dengan dasar “Gun Seirei” melalui Osamu Seirei.Pasal 3 Osamu Seirei No. 1/1942 menentukan bahwa “semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang lalu tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah militer.”
6. Pasca Kemerdekaan
5. Masa Jepang (Osamu Seirei)
Pada masa penjajahan Jepang daerah Hindia dibagi menjadi Indonesia Timur (dibawah kekuasaan AL jepang berkedudukan di Makassar) dan Indonesia Barat (dibawah kekuasaan AD Jepang yang berkedudukan di Jakarta). Peraturan-peraturan yang digunakan untuk mengatur pemerintahan dibuat dengan dasar “Gun Seirei” melalui Osamu Seirei.Pasal 3 Osamu Seirei No. 1/1942 menentukan bahwa “semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang lalu tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah militer.”
6. Pasca Kemerdekaan
a.
Masa 1945-1949
Dalam
menyelenggarakan pemerintahan, UUD 45 adalah landasan yuridisnya, sedangkan
politik hukum yang berlaku terdapat pada Pasal II Aturan peralihan UUD 45 “segala badan negara dan peraturan
yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD
ini. Masa ini berlaku konstitusi RIS. Tata hukum yang berlaku adalah tata hukum
pada masa 1945-1949 dan produk peraturan baru yang dihasilkan selama kurun
waktu 27/12/1949 s.d 16/8/1950. Dasarnya pasal 192 KRIS.
b.
Masa 1950 – 1959
Pada
masa ini berlaku UUDS. Tata hukum yang berlaku adalah tata hukum yang terdiri
dari semua peraturan yang dinyatakan berlaku dengan pasal 142 UUDS 1950 yang
ditambah dengan peraturan baru selama masa kurun waktu 17/8/1950 hingga 4/7/1959.
c.
Masa 1959 – sekarang
Berdasarkan
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kita kembali ke UUD 45. Tata hukum yang berlaku
adalah tata hukum yang terdiri dari segala peraturan masa 1950-1959 dan segala
peraturan yang berlaku berdasarkan pasal II Aturan Tambahan dan Peraturan yang
dibentuk setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Sistem Hukum adalah kesatuan utuh dari
tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian
atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan
berkaitan
secara erat. Dalam Sistem Hukum yang baik tidak boleh terjadi
pertentangan-pertentangan
atau tumpang tindih diantara bagian-bagian yang ada.
Jika
pertentangan atau kontradiksi tersebut terjadi, sistem itu sendiri yang
menyelesaikan
hingga tidak berlarut Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia terdapat subsistem
Hukum Perdata, Subsistem Hukum
Pidana, Subsistem Hukum Tata Negara
Hukum pidana
Hukum
pidana termasuk pada ranah hukum publik. Hukum pidana adalah hukum yang
mengatur hubungan antar subjek hukum dalam hal perbuatan - perbuatan yang
diharuskan dan dilarang oleh peraturan perundang - undangan dan berakibat
diterapkannya sanksi berupa pemidanaan dan/atau denda bagi para pelanggarnya.
Dalam hukum pidana dikenal 2 jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran.
Kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan peraturan
perundang - undangan tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama
dan rasa keadilan masyarakat. Pelaku pelanggaran berupa kejahatan mendapatkan
sanksi berupa pemidanaan, contohnya mencuri, membunuh, berzina, memperkosa dan
sebagainya. Sedangkan pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh
peraturan perundangan namun tidak memberikan efek yang tidak berpengaruh secara
langsung kepada orang lain, seperti tidak menggunakan helm, tidak menggunakan
sabuk pengaman dalam berkendaraan, dan sebagainya. Di Indonesia, hukum pidana
diatur secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang
merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Belanda, sebelumnya bernama Wetboek van Straafrecht (WvS). KUHP
merupakan lex generalis bagi
pengaturan hukum pidana di Indonesia dimana asas-asas umum termuat dan menjadi
dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP (lex specialis)
Hukum pidana dalam Islam dinamakan qisas, yaitu
nyawa dibalas dengan nyawa, tangan dengan tangan, tetapi di dalam Islam ketika
ada orang yang membunuh tidak langsung dibunuh, karena harus melalui proses
pemeriksaan apakah yang membunuh itu sengaja atau tidak disengaja, jika sengaja
jelas hukumannya adalah dibunuh jika tidak disengaja wajib membayar di dalam Islam wajib memerdekakan budak yang selamat, jika tidak
ada membayar dengan 100 onta, jika mendapat pengampunan dari si keluarga korban
maka tidak akan terkena hukuman.
Hukum
perdata
Salah
satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu-individu
dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Hukum perdata disebut juga hukum
privat atau hukum sipil. Salah satu contoh hukum perdata dalam masyarakat
adalah jual beli rumah atau kendaraan .
Hukum
perdata dapat digolongkan antara lain menjadi:
- Hukum keluarga
- Hukum harta kekayaan
- Hukum benda
- Hukum Perikatan
- Hukum Waris
Sistem hukum
Ada
berbagai jenis sistem hukum yang berbeda yang dianut oleh negara-negara di
dunia pada saat ini, antara lain sistem hukum Eropa Kontinental, common law
system, sistem hukum Anglo-Saxon, sistem hukum adat, sistem hukum agama.
Sistem hukum Eropa Kontinental
Sistem
hukum Eropa Kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya
berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis
yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Hampir 60%
dari populasi dunia tinggal di negara yang menganut sistem hukum ini.
Common
law system adalah SUATU sistem hukum yang di gunakan di Inggris yang mana di
dalamnya menganut aliran frele recht lehre yaitu dimana hukum tidak dibatasi
oleh undang-undang tetapi hakim diberikan kebebasan untuk melaksanakan
undang-undang atau mengabaikannya.
Sistem hukum Anglo-Saxon
Sistem
Anglo-Saxon
adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi,
yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan
hakim-hakim memberlakukan hukum adat dan hukum agama.
Hukum Adat
adalah seperangkat norma dan aturan adat/kebiasaan yang berlaku di suatu
wilayah. misalnya di perkampungan pedesaan terpencil yang masih mengikuti hukum
adat. dan memiliki sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di wilayah
tertentu.
Sistem hukum agama
Sistem
hukum agama
adalah sistem hukum yang berdasarkan ketentuan agama tertentu. Sistem hukum
agama biasanya terdapat dalam Kitab Suci.
Kamis, 06 Desember 2012
Pengertian Kelompok
Pengertian
Kelompok
Kelompok
adalah agregat sosial dimana anggota-anggotanya yang saling tergantung, dan
setidak-tidaknya memiliki potensi untuk melakukan interaksi satu sama lain.
Kelompok
adalah suatu kolektif yang terdiri atas berbagai organisme dimana eksistensi
semua anggota sangat penting untuk memuaskan berbagai kebutuhan individu.
Artinya, kelompok merupakan suatu alat untuk mendapatkan berbagai kebutuhan
individu. Individu menjadi milik kelompok karena mereka mendapatkan berbagai
kepuasan ssebaik mungkin melalui organisasi yang tidak dengan mudah mereka
dapatkan melalui cara lainnya (Cartwright & Zander, 1971: 20).
Sedangkan
menurut Wekley dan Yulk (1977) mengemukakan bahwa kelompok
merupakan suatu kumpulan orang yang berinteraksi satu sama lain secara teratur
dalam suatu periode tertentu, dan merasakan adanya ketergantungan diantara
mereka dalam rangka mencapai satu atau lebih tujuan bersama.
Dari
tiga pengertian di atas, maka dapat saya simpulkan bahwa pengertian kelompok
tidak terlepas dari unsur-unsur berupa keberadaan dua orang atau lebih yang
melakukan interaksi dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Namun ini tidak berlaku bagi sekumpulan individu yang tidak
memenuhi unsur-unsur di atas, maka belumlah dikatakan sebagai kelompok misalnya
penonton sepakbola yang menjadi sekumpulan individu namu mereka tidak saling
mengenal dan tidak melakukan interaksi.
Jenis
dan fungsi Kelompok
Jenis-jenis Kelompok
Kelompok
dapat dibedakan berdasarkan klasifikasinya. Sejalan dengan penelitian yang
dilakukan dalam lingkungan organisasi atau perusahaan, maka ada jenis kelompok
formal dan kelompok non-formal.
Kelompok
formal adalah sub unit sah dari organisasi yang telah ditetapkan oleh anggaran
dasar atau suatu ketetapan management. Jadi kelompok ini sengaja dibentuk untuk
memenuhi tugas yang nyata guna mendukung tugas organisasi.
Kelompok
non-formal adalah kelompok yang muncul sebagai upaya pemenuhan kebutuhan individu
dengan mengembangkan tata hubungan dengan anggota lain dalam organisasi.
Kelompok informal hanya dapat terbentuk apabila lokasi fisik
anggota-anggotanya, sifat pekerjaan, dan jadwal kerja memungkinkan untuk
terbentuknya kelompok. Oleh karena itu kelompok informal muncul dari kombinasi
antara faktor-faktor formal dan kebutuhan manusia sebagai anggotanya.
Fungsi-fungsi Kelompok.
Pada
dasarnya fungsi kelompok dibagi menjadi dua yaitu, fungsi organisasi formal dan
fungsi kebutuhan individual. Fungsi kelompok formal sebagai sarana untuk
mengerjakan tugas-tugas yang kompleks yang saling berkaitan dan terlalu sukar
untuk dikerjakan oleh siapapun, sebagai sarana untuk mencetuskan
gagasan-gagasan yang baru atau pemecahan masalah yang memerlukan kreativitas tertentu,
dan sebagai wahana sosialisasi serta pelaksanaan keputusan yang rumit.
Fungsi
kelompok individual yang didasarkan bahwa setiap individu memiliki beraneka
macam kebutuhan, dan kelompok dapat memenuhi kebutuhan yang meliputi pemenuhan
kebutuhan persahabatan, dukungan, dan kasih sayang, sebagai sarana untuk
mengembangkan, meningkatkan, dan menegaskan rasa identitas dan memelihara harga
diri, sebagai sarana untuk menguji kenyataan sosial melalui diskusi dengan
orang lain, pengembangan perspektif, dan konsensus bersama yang dapat
mengurangi keragu-raguan dalam lingkungan sosial sehingga dapat diambil sebuah
keputusan.
Ciri-ciri
utama kelompok
Penelitian
mendalam mengenai sifat-sifat dan hasil-hasil interaksi dalam kehidupan
(empat) cirri kelompok yaitu :
- Terdapat dorongan (motif) yang sama pada individu-individu yang menyebabkan terjadinya interaksi di antaranya kea rah tujuan yang sama.
- terdapat akibat-akibat interaksi yang berlainan terhadap individu-individu yang satu dari yang lain berdasarkan reaksi-reaksi dan kecakapan-kecakapan-kecakapan yang berbeda-beda antara individu yang terlibat di dalamnya. Oleh karea itu, lambat laun mulai terbentuk pembagian tugas serta struktur tugas-tugas tertentu dalam usaha bersama untuk mencapai tujuan yang sama itu. Di sisi lain, terbentuk pula norma-norma yang kkhas Dalam interaksi kelompok kearah tujuannya sehinggga mulai terbentuk kelompok sosial dengan cirri-ciri yang khas.
- Pembentukan dan penegasan strukutr (organisasi) kelompok yang jelas dan terdiri atas peranan-peranan dan kedudukan hierarkis yang lambat laun berkembang dengan sendirinya dalam usaha pencapaian tujuan. Terjadi pembatasan yang jelas antara usaha-usaha dan orang yang termasuk ingroup serta usaha-usaha dan orang outgroup.
- Terjadinya penegasan dan peneguhan norma-norma pedoman tingkah laku anggota kelompok yang mengatur interaksi dan kegiatan anggota kelompok dalam merealisasikan tujuan kelompok. Norma-norma dan pedoman tingkah laku ini sebagaiman juga struktur pembagian tugas anggotanya merupakan norma dan struktur yang khas bagi kelompoknya itu.
Dasar
berperilaku, dapat saya gambarkan sebagai
berikut :
Motif
–> Sikap –> Perilaku
Saya
mengasumsikan dengan mengambil contoh yaitu, ketika seseorang mempunyai motif
untuk mengetahui tentang narkoba, ketika orang tersebut bersikap positif
terhadap narkoba bahwa narkoba dapat menenangkan pikiran, dapat
membuatnya “fly”, menghilangkan semua masalah yang dihadapi maka ia akan
cenderung berperilaku untuk menggunakan narkoba, sebaliknya ketika orang tersebut
menyikapi narkoba dengan negatif maka orang tersebut cenderung untuk
menghindari narkoba.
Latar
Belakang
Anonimitas
(Gustave le Bon : 1986)
, yaitu kehancuran mekanisme kendali yang normal. Kehilangan kendali secara
moral, tanpa sistem nilai dan aturan sosial sehingga individu tidak lagi
memikul tanggung jawab secara pribadi. Muncul tindakan yang sifatnya ekstrem
dan tidak rasional karena dorongan-dorongan untuk bersikap agresif, primitif,
dan seksual yang bebas diungkapkan sehingga menimbulkan kekerasan dan tindakan
tidak bermoral. Maka tanggung jawab dibebankan pada kelompok. Bila anonimitas
keberadaan dalam suatu kelompok menyebabkan orang kehilangan kesan identitas
pribadi mereka, kemungkinan besar akan timbul perilaku antisosial misalnya
penjarahan barang-barang toko oleh sekelompok orang.
Deindividuasi (Diener : 1980), yaitu merupakan penggantian
identitas pribadi oleh identitas kelompok. Mencakup atas hilangnya tanggung
jawab pribadi dan meningkatnya kepekaan atas tindakan kelompok. Individu disini
kurang merespon perilaku dan nilai-nilainya sendiri, namun lebih memusatkan
diri pada kelompok dan situasi. Disini saya dapat asumsikan bahwa
tindakan mereka adalah bagian dari perilaku kelompok.
Peran
Sosial
Peran
adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan status yang
melekat pada dirinya. Dalam sistem sosial seseorang yang menduduki status
tertentu dan bertindak atau berperan sesuai dengan status yang melekat
pada dirinya, contoh sederhana misalnya dalam tim sepakbola, dimana ada manager,
pelatih, official, serta pemain. Ketika tim tersebut bermain, maka
masing-masing bagian memerankan peranannya, dimana seorang manager memegang
status paling tinggi dalam managemen tim, serta pelatih sebagai mempunyai
status yang paling tinggi dalam menginstruksikan pemainnya dalam sebuah
pertandingan. Contoh lain si A jika berada dikampus, ia berstatus sebagai
mahasiswa, sedangkan dalam masyarakat, si A adalah anggota masyarakat.
Kekompakan
Ada
beberapa alasan mengapa para anggota-anggota kelompok loyal pada kelompoknya
serta kelompok tersebut dapat bertahan lama salah satunya adalah kekompakan
yang mana mengacu pada kekuatan, baik itu positif maupun negatif, yang
menyebabkan para anggota dalam suatu kelompok menetap dalam suatu kelompok (Festinger
: 1950). Kekompakan merupakan karakteristik suatu kelompok sebagai
suatu kesatuan yang tergantung pada tingkat keterikatan individual. Kekompakan
kellompok juga dipengaruhi oleh faktor negatif yang menyebabkan para anggotanya
enggan meninggalkan kelompok itu, meskipun tidak merasa puas (dalam hal ini
terjadi avoidance-avoidance conflict).
Komunikasi
Dalam
pengertian kelompok di atas, telah dijelaskan beberapa pengertian dari
kelompok, yang mempunyai beberapa unsur, salah satunya yaitu interaksi. Dalam
interaksi ini, ada pemberi, isi pesan, feedback, dan penerima pesan dalam
proses penyampaian pesan tersebut, ketika si penerima pesan menerima pesan dari
si pemilik pesan, dan memberikan feedback, maka terjadilah komunikasi. Sudah
jelas dalam pelaksanaan pengambilan keputusan, dengar pendapat dalam suatu
kelompok, adalah sebuah komunikasi dalam sebuah kelompok.
Jaringan
komunikasi
Dalam
sebuah kelompok, setiap anggota bebas untuk berkomunikasi. Walaupun ini
berlaku dalam kelompok diskusi, namun adapula kelompok yang membatasi dalam
berkomunikasi. Penelitian menyelidiki efek dari berbagai hal yang disebut
jaringan komunikasi. Penelitian yang dilakukan berupa pembentukan kelompok yang
menyelesaikan beberapa masalah dan membatasi komunikasi antara kelompok. Ini
dilakukan dengan menempatkan subjek dalam ruangan atau bilik yang terpisah dan
hanya mengizinkan mereka berkomunikasi melalui pesan tertulis atau melalui
pesan interkom. Saya mengambil contoh pada tim sepakbola, ketika beberapa orang
mendiskusikan siapa yang berhak dan ditunjuk untuk melakukan tendangan bebas,
mereka menggambarkan dengan jaringan komunikasi berputar. Jaringan komunikasi
ini diklasifikasikan menjadi 4 (empat) yaitu pola melingkar, pola rantai, pola
Y, dan pola cycle.
Persaingan
Lawan Kerja
Dalam
beberapa kelompok, orang berinteraksi secara koperatif. Mereka saling menolong
satu sama lain, berbagai informasi, bekerja bersama untuk mendapatkan
keuntungan bersama. Dalam kelompok lain, orang bersaing, mereka mengutamakan
tujuan sendiri dan berusaha menyisihkan yang lain. Faktor yang penting adalah
struktur ganjaran pada suatu situasi-cara pemberian ganjaran yang kompetitif
muncul apabila keuntungan seseorang berarti kerugian orang lain. Misalnya,
dalam pertandingan kita memang telah meraih kemenangan, namun kekalahan bagi
orang lain. Dalam situasi lain, adapula struktur ganjaran yang koperatif. Dalam
dunia sepakbola, kesebelasan harus bekerja sama agar dapat memenangkan
pertandingan.
Faktor
yang menentukan dalam kerja sama lawan persaingan.
Ada
beberapa faktor yang menentukan apakah orang akan berinteraksi secara koperatif
atau kompetitif. Penelitian eksperimental yang menggunakan permainan menunjukkan
bahwa bila struktur ganjaran suatu situasi bersifat baur atau bermakna ganda,
para mahasiswa sering memilih strategi kompetitif yang menimbulkan hambatan
bagi mereka untuk memperoleh ganjaran maksimal. Tetapi dalam situasi
dimana struktur ganjaran lebih nyata dan lebih penting daripada permainan
simulasi, ganjaran dapat meningkatkan kerja sama para mahasiswa yang dalam
permainan truk berusaha “mengalahkan” rekannya mungkin menunjukkan perilaku
yang sangat koperatif dalam keluarga mereka atau dengan teman sebenarnya dalam
keadaan di mana kerja sama diharapkan dan diberi ganjaran. Para peneliti
telah mengidentifikasi beberapa faktor situasional yang mempengaruhi
persainngan.
Kepemimpinan
Ada
beberapa bentuk kepemimpinan yang timbul dalam kelompok. Sifat pokok dari
kepemimpinan adalah pengaruh sosial. Pemimpin mempunyai pengaruh yang sangat
besar dalam kelompok, baik dalam pelaksanaan pengambilan keputusan, sebagai
penengah dalam berbagai permasalahan, baik internal kelompok maupun hubungan
dengan kelompok lain.
Struktur
kepemimpinan
Pada
beberapa kelompok terdapat struktur sederhana, misalnya dalam tim sepakbola ada
manager, pengnelola, pelatih, kepala, kapten, playmaker sebagai pengatur dan
pembuat serangan, atau anggota tim yang tersedia menjadi juru bicara informal
dalam tim tersebut.
Pemimpin
dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pemimpin formal seperti pada
perusahaan, sekolah, organisasi yang resmi sedangkan pemimpin
informal dapat saya deskripsikan bila ada beberapa orang teman yang berkumpul
kepemimpinannya itu bersifat informal, dalam hal ini orang yang paling banyak
memberikan pendapat dan paling persuasif akan muncul sebagai pemimpin misalnya
dalam kelompok belajar.
Jalur
ke arah kepemimipinan dan jenis aktivitas kepemimpinan
Ada
beberapa cara seseorang menjadi pemimpin, bahkan saat ini telah banyak dibuka
training tentang leadership, baik lembaga pemerintah, swasta, maupun
organisasi-organisasi dalam masyarakat yang mana dilatih sebagai estafet
pemimpin sebelumnya. Dalam kehidupan kita, sangat banyak contoh yang dapat kita
ambil, misalnya dalam kelompok belajar, ada beberapa orang yang paling aktif
dalam memberi tanggapan, saran, maupun sikap yang persuasif sehingga secara
tidak langsung ia tampil sebagai pemimpin informal.
Pemimpin
kelompok harus memiliki dua macam aktivitas berupa kepemimpinan tugas (task
leadership) yang berkaitan dengan usaha tujuan kelompok-mengusahakan agar
tugas dalam kelompok dapat berjalan dengan baik serta kepemimpinan sosial (social
leadership) yang terfokus pada aspek sosial dan emosional interaksi
kelompok. Pemimpin sosial ini berusaha menjaga kelancaran kelompok,
memperhatikan perasaan anggota kelompok, dan dapat mengatur stabilitas
kelompok.
Pemimpin
dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pemimpin Demokratis yang mana pengambilan
keputusan berdasarkan kebijakan kelompok dan menetapkan keputusan mereka
sendiri dengan bantuan pemimipin serta pemimpin Otoritarian yang mana keputusan
tersebut dibuat oleh pemimpin. Namun pemimpin demokratis lebih mendorong
anggotanya untuk lebih banyak mengambil inisiatif yang kreatif, sedangkan
pemimpin otoritarian lebih banyak bergantung pada pemimpinnya, sehingga para
anggotanya tidak dapat bekerja sendiri.
Pemecahan
masalah dan pengambilan keputusan oleh kelompok
Dalam
pemecahan masalah dalam kelompok, melibatkan semua anggota kelompok, dan yang
memegang peranan yang paling tinggi adalah pemimpin kelompok yang mana ia
harus dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif serta mempertimbangkan sebaik
mungkin keputusan yang telah ditetapkan. Namun, tidak semua kelompok pemecahan
masalahnya ditentukan oleh pemimpin kelompok, tetapi sumbang saran oleh
berbagai anggota kelompok juga salah satu usaha dalam pemecahan masalah dalam
kelompok. Misalnya dalam penentuan slogan pada produk baru, maka seluruh
anggota diinsruksikan untuk menuangkan ide-ide kreatifnya serta usulan-usulan
sebanyak mungkin.
Polarisasi
beberapa tahun yang lalu, para peneliti misalnya Kogan dan Wallach
: 1967, Stoner : 1961) mengemukakan bahwa setelah ikut bagian
dalam suatu diskusi kellompok yang membahas suatu masalah, anggota-anggota
kelompok akan mendukung keputusan yang mengandung risiko lebih besar
daripada keputusan mereka sebelum ikut dalam diskusi tersebut. Ini dinamakan
dengan penambahan risiko (risky shift), yang benar-benar menarik,
sebagian karena tampak bertentangan dengan anggapan populer bahwa kelompok
relatif konservatif dan teguh dalam pengambilan keputusan
KESIMPULAN
Kelompok
adalah agregat sosial dimana anggota-anggotanya yang saling tergantung, dan
setidak-tidaknya memiliki potensi untuk melakukan interaksi satu sama lain.
Ciri-ciri utma kelompok adalah
1.
motif yang sama antara anggota kelompok,
2.
reaksi-reaksi dan kecakapan-kecakapan yang berlainan antara naggota kelompok,
3.
penegasan struktur kelompok, dan
4.
penegasan norma-norma kelompok.
Dalam
setiap kelompok, biasanya beberapa orang berbicara lebih banyak daripada orang
lain, dan orang yang berbicara banyak cenderung muncul sebagai pemimpin.
Pembatasan-pembatasan dalam komunikasi, dapat menimbulkan berbagai jenis
jaringan komunikasi.
Dalam
persaingan dan kerja sama, pada negara-negara maju seperti Amerika, cenderung
bersaing meskipun mereka memperoleh ganjaran eksternal yang lebih besar bila
bekerja sama. Penelitian juga dilakukan melalui penelitian lintas budaya yang
menemukan adanya persaingan yang lebih kuat diantara anak-anak yang berasal
dari negara industri, kota, dan keluarga kelas menengah.
Pemimpin
kelompok adalah orang yang memiliki pengaruh paling besar terhadap perilaku dan
keyakinan kelompok. Seorang memimpin tugas mengarahkan diri ada tercapainya
tujuan kelompok. Seorang pemimpin sosial berusaha mempertahankan
keselarasan dan semangat kelompok agar tetap tinggi. Orang yang menjadi pemimpin
denderung memiliki kemampuan-kemampuan yang membantu kelompok mencapai
tujuannya. Ada 2 (dua) jenis pemimpin yaitu pemimpin Demokratis dan
pemimpin Otoritarian
Langganan:
Postingan (Atom)








